Syaratnya Direksi Perseroan Bebas Dari Tanggung Renteng Apabila Perseroan Pailit

Kepailitan atau bhs sehari-hari dikenal sebagai bangkrut, merupakan keadaan insolven yaitu dikala perseroan telah berhenti membayar semua hutangnya kepada semua kreditor Company Establishment in Indonesia.

Kata berhenti membayar mampu berjalan karena perseroan tidak mampu atau gagal membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo tanggal pembayarannya. Hal itu karena ada problem keuangan yang dialami perseroan, dan dikatakan sebagai sangat pailit secara formil jika telah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UU Kepailitan dan PKPU).

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyesuaikan tentang hak dan kewenangan serta tanggung jawab bagian direksi jika berjalan kepailitan terhadap perseroan yang diatur dalam Pasal 104.

Dalam Pasal 104 ayat (2) tunjukkan direksi bertanggung jawab atas semua kewajiban perseroan jika telah ditetapkannya pailit lewat Penetapan Pengadilan Niaga dan hak kreditor tidak terlunasi semuanya dari harta kekayaan perseroan yang dipailitkan, serta kepailitan berikut berjalan karena direksi jalankan kekeliruan maupun kelalaian.

 

Kendati demikian, tanggung jawab direksi tidak berupa absolut, karena terkandung beberapa syarat pengecualian yang melepas direksi dari tanggung jawab renteng atas kepailitan perseroan yang bergantung terhadap aspek ada tidaknya unsur kekeliruan yang dilakukan oleh direksi, secara garis besar, terkandung 4 syarat yang mesti diperhatikan:

1.) Anggota direksi perseroan yang pailit mampu tunjukkan bahwa kepailitan yang berjalan bukan karena kekeliruan maupun kelalaiannya.

2.) Anggota direksi perseroan berikut mampu tunjukkan bahwa telah jalankan pengurusan perseroan dengan itikad yang baik, penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengambil ketetapan maupun tindakannya, serta penuh dengan tanggung jawab dengan cara saksama dan cakap untuk keperluan perseroan dalam kerangka maksud dan obyek perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.

3.) Anggota direksi mampu tunjukkan tidak memiliki benturan keperluan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengurusan perseroan yang dilakukannya sepanjang menjabat sebagai bagian direksi.

4.) Anggota direksi mampu tunjukkan tentang segala tindakan yang dilakukan relevan serta urgen, untuk menahan terjadinya kepailitan.

 

Apabila direksi mampu jalankan pembuktian terhadap 4 unsur di atas, maka direksi mampu dibebaskan dari tanggung renteng jika perseroan pailit, yang diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU PT.

Intinya jika bagian direksi telah jalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan untuk keperluan perseroan tanpa terdapatnya kekeliruan maupun kelalaian, dengan sendirinya direksi berikut telah terlepas dari tanggung jawab tanggung renteng atas penetapan pailit.