Dunia Bisnis

Bisnis, Informasi

Bagaimana Pola Perhitungan Pajak UMKM ?

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beromzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun mampu memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%.

Tarif pajak UMKM ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu.

 

PP tersebut menukar PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2013. Sementara peraturan turunannya didalam wujud Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pajak UMKM, dijanjikan akan langsung terbit.

Untuk para pelaku UMKM yang belum mengerti soal perhitungan pajak, biasa nya menggunakan jasa konsultan pajak yang ada . Tapi itu tidak kita bahas disini …

 

Walau Pemerintah sebenar nya telah memangkas tarif PPh Final dari 1% jadi 0,5% bersama dengan tujuan menolong bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (cash flow) supaya dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Dengan begitu, membayar pajak tidak lagi diakui sebagai beban dan momok.

 

Tarif pajak setengah persen hanya berlaku untuk:

1. UMKM yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya

2. Berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjualan di toko online (marketplace dan media sosial)

Penggunaan tarif istimewa ini pun ada batas waktunya, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 tahun

2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun

3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

 

Nah, fasilitas PPh Final 0,5% sudah tidak berlaku lagi untuk UMKM Wajib Pajak Badan PT. Sebab batas waktu untuk menikmati tarif rendah ini hanya sampai akhir tahun pajak 2020.

 

Dengan begitu, mereka harus menyelenggarakan pembukuan atau menyusun laporan keuangan dengan rapi, serta membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang PPh di tahun 2021.

Sementara untuk Wajib Pajak Badan Koperasi, CV atau Firma, batas waktu berlaku PPh Final tersebut hingga akhir tahun pajak 2021. Dan mulai melakukan pembukuan pada tahun 2022.

Tidak ada alasan lagi tidak bisa membuat pembukuan, karena periode waktu yang diberikan sudah cukup bagi UMKM untuk belajar menyusun laporan keuangan. Apalagi di era digital sekarang ini, bikin pembukuan sudah lebih mudah.

Tinggal berselancar di dunia maya, keluarlah cara maupun aplikasi pembukuan sederhana yang bisa ditiru. Bisa juga belajar dari bimbingan Account Representative Ditjen Pajak.

 

Keuntungan PPh Final UMKM

Aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungan itu, di antaranya:

1. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudikan dikalikan tarif. Simpel kan

2. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omzet bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya

3. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi tidak perlu khawatir dibebankan pajak tinggi

4. Dengan tarif istimewa itu diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak

5. UMKM bisa naik kelas. Karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank.